MERANTI — Pemuda Perduli Masyarakat Riau (PPMR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelaah dan memeriksa dugaan kejanggalan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023, ketika Kardafi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Meranti.
Desakan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap sejumlah pos belanja yang nilainya mencapai miliaran rupiah, mulai dari jasa tenaga administrasi dan operator komputer, pengadaan mebel, kebutuhan operasional kantor, hingga anggaran penyerapan aspirasi masyarakat. PPMR meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. (15/10/2026)
Juru Bicara Pemuda Perduli Masyarakat Riau, Ricky Fathir, menegaskan bahwa besarnya anggaran publik harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Menurutnya, aparat berwenang perlu menelusuri kesesuaian antara anggaran, realisasi belanja, dokumen pendukung, dan hasil kegiatan.
“Kami mendesak KPK segera menelaah laporan dan dokumen terkait anggaran Sekretariat DPRD Meranti tahun 2023. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Pengelolaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ricky Fathir.
Berdasarkan rincian anggaran yang menjadi bahan sorotan PPMR, pada program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD Meranti tercatat menganggarkan belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp830 juta.
Anggaran tersebut terdiri atas 252 orang/bulan senilai Rp504 juta, 36 orang/bulan sebesar Rp54 juta, 132 orang/bulan sebesar Rp132 juta, 60 orang/bulan senilai Rp120 juta, serta delapan orang/bulan sebesar Rp20 juta.
Selain itu, terdapat belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp674 juta. Rinciannya meliputi 216 orang/bulan senilai Rp432 juta, 36 orang/bulan sebesar Rp54 juta, 72 orang/bulan sebesar Rp72 juta, 24 orang/bulan senilai Rp36 juta, dan 20 orang/bulan sebesar Rp40 juta.
Pos belanja lainnya mencakup jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp392 juta, tenaga kebersihan Rp232 juta, serta tenaga keamanan Rp245 juta.
Besarnya anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan personel, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, besaran pembayaran, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi pekerjaan.
PPMR meminta agar dokumen kontrak, daftar tenaga kerja, bukti pembayaran, catatan kehadiran, serta dokumen pertanggungjawaban diperiksa untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
“Yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh anggaran tersebut direalisasikan sesuai peruntukannya. Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen dan bukti yang sah, bukan sekadar asumsi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada penjelasan yang terbuka,” ujar Ricky.
Sorotan berikutnya tertuju pada pengadaan mebel dan perabot kantor dengan nilai anggaran mencapai Rp1.082.298.000.
Rinciannya meliputi 30 unit meja kerja DPRD senilai Rp468 juta, enam unit meja kerja pimpinan senilai Rp146.298.000, serta 36 unit kursi kerja DPRD senilai Rp468 juta.
Menurut PPMR, nilai pengadaan tersebut perlu dibandingkan dengan spesifikasi barang, harga pasar, dokumen penawaran, kontrak pengadaan, dan barang yang benar-benar diterima oleh Sekretariat DPRD.
Pemeriksaan juga diminta mencakup anggaran alat tulis kantor sebesar Rp818.980.000, kertas dan sampul Rp168.784.000, bahan cetak Rp272.200.000, perabot kantor Rp223.577.000, serta sewa alat bantu Rp188.200.000.
Sementara itu, anggaran pakaian sipil resmi untuk 30 stel tercatat sebesar Rp105 juta atau rata-rata Rp3,5 juta per stel. PPMR meminta agar dasar penetapan harga, spesifikasi, dan dokumen pengadaan diperiksa untuk memastikan kewajaran belanja tersebut.
Pada kategori langganan media dan komunikasi, tercatat anggaran langganan surat kabar dan majalah sebesar Rp398.860.000, tagihan listrik Rp273.959.400, serta internet dan televisi berlangganan Rp107.700.000.
PPMR meminta penjelasan mengenai jenis layanan yang digunakan, masa berlangganan, bukti pembayaran, serta manfaatnya bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan program Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan rincian yang menjadi perhatian, terdapat belanja kursus dan pelatihan sebesar Rp900 juta, sewa tenda dan perangkat tata suara Rp750.600.000, serta alat tulis dan bahan cetak Rp599.580.300.
Ricky mengatakan, dokumen pelaksanaan kegiatan, daftar peserta, kontrak penyedia, laporan kegiatan, bukti pembayaran, dan dokumentasi pendukung perlu ditelusuri agar pelaksanaan kegiatan dapat dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan.
Perhatian utama PPMR juga tertuju pada anggaran penyerapan aspirasi masyarakat yang tercatat mencapai Rp8.962.617.000.
Anggaran tersebut terdiri atas pelaksanaan reses sebesar Rp8.012.787.000 dan kunjungan kerja dalam daerah sebesar Rp949.830.000.
Menurut Ricky, anggaran tersebut perlu disertai laporan yang jelas mengenai kegiatan yang dilaksanakan, aspirasi yang dihimpun, serta tindak lanjut yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami meminta KPK dan instansi pemeriksa menelusuri anggaran reses serta kunjungan kerja tersebut. Periksa jadwal kegiatan, lokasi, daftar peserta, laporan aspirasi, bukti pengeluaran, dan tindak lanjutnya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk menyerap aspirasi benar-benar digunakan,” tegas Ricky.
PPMR menekankan bahwa besarnya nilai suatu anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi, dan bukti pertanggungjawaban, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Kardafi diketahui berpindah dari jabatan Sekretaris DPRD ke lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2024. Perpindahan jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran maupun upaya menghindari pemeriksaan hukum.
Karena itu, PPMR meminta agar penelusuran tidak berhenti pada pergantian jabatan, melainkan berfokus pada dokumen anggaran, realisasi kegiatan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ricky Fathir juga mendorong Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejaksaan, serta KPK untuk menelaah dokumen anggaran dan realisasi kegiatan Sekretariat DPRD Meranti sesuai kewenangan masing-masing. Pemeriksaan terhadap tahun anggaran 2021 hingga 2023 juga diharapkan dilakukan apabila terdapat dasar yang memadai.
“Jangan sampai persoalan penggunaan anggaran publik berhenti pada pergantian jabatan. Kami mendesak agar dugaan ini ditelaah secara serius. Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai penyimpangan, proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh kepastian,” kata Ricky.
Hingga naskah ini disusun, klarifikasi resmi Kardafi mengenai rincian anggaran yang dipersoalkan belum diperoleh berdasarkan bahan pemberitaan yang tersedia. Konfirmasi kepada yang bersangkutan tetap diperlukan untuk memberikan ruang penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti juga perlu dimintai keterangan mengenai realisasi anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap pos-pos belanja tersebut.
PPMR berharap KPK dan instansi pemeriksa menindaklanjuti desakan tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti. Apabila dugaan penyimpangan terbukti, penanganannya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Bagi PPMR, persoalan ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus memiliki dasar penggunaan yang jelas, bukti realisasi yang sah, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.


