SIAK — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mencuat pemberitaan mengenai dugaan jual beli lembar kerja siswa (LKS), kini penggunaan anggaran BOS periode 2020–2025 kembali dipertanyakan. (18/0)
Akumulasi dana yang tercatat selama enam tahun tersebut mencapai Rp10,6 miliar berdasarkan data yang beredar.
Berdasarkan data yang diterima tim media, Dana BOS SMAN 1 Tualang selama 2020–2024 mencapai Rp8.807.118.900. Sementara itu, alokasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.798.500.000 untuk 1.199 siswa.
Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp10.605.618.900. Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan dana, kesesuaian realisasi belanja, serta pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pendidikan tersebut.
Sorotan terutama tertuju pada sejumlah pos belanja selama periode 2020–2024 yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan rincian data yang diterima, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah mencapai Rp1.632.136.475, pengembangan perpustakaan Rp1.778.925.200, multimedia Rp246.479.000, serta kegiatan ekstrakurikuler Rp297.553.700.
Selain itu, anggaran administrasi kegiatan sekolah tercatat sebesar Rp1.559.857.188, sedangkan langganan daya dan jasa mencapai Rp510.629.237. Masih terdapat pos pengeluaran lainnya, termasuk pembayaran honor guru.
Besarnya nilai anggaran pada sejumlah pos tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi dan bukti fisik penggunaannya.
Pengembangan perpustakaan, misalnya, tercatat mencapai lebih dari Rp1,77 miliar dalam akumulasi lima tahun. Sementara itu, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana mencapai lebih dari Rp1,63 miliar.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana rincian penggunaan dana tersebut setiap tahun, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, barang atau fasilitas apa yang diperoleh, serta apakah seluruh pengeluaran didukung bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban yang sah.
Persoalan ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran pada masa pandemi Covid-19, ketika aktivitas pembelajaran tatap muka dibatasi. Kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap belanja sesuai dengan kebutuhan sekolah dan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan.
Pembatasan kegiatan belajar secara langsung memang tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan, tetapi realisasi anggaran tetap harus dapat dijelaskan melalui dokumen dan bukti yang dapat diperiksa.
Kini, Ricky Fathir dari Pemuda Perduli Riau Bersih (PPDB) berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Ia akan melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Tualang ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau agar penggunaan anggaran tersebut dapat ditelusuri dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan anggaran, laporan realisasi, bukti transaksi, serta kesesuaian antara belanja yang dilaporkan dan kondisi di lapangan.
Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian administrasi atau indikasi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran tersebut.
PPDB menyoroti pentingnya keterbukaan pengelolaan Dana BOS karena anggaran itu bersumber dari uang negara dan diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan. Setiap pos belanja harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, terlebih ketika nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Selain anggaran periode 2020–2024, alokasi tahun 2025 sebesar Rp1.798.500.000 juga perlu mendapat perhatian dalam pengawasan. Dengan jumlah siswa yang tercatat sebanyak 1.199 orang, publik berkepentingan mengetahui bagaimana dana tersebut direalisasikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan mutu pendidikan.
Rencana pelaporan ke Polda Riau diharapkan menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil audit yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyelewengan Dana BOS di SMAN 1 Tualang. Karena itu, dugaan yang berkembang perlu diuji melalui pemeriksaan objektif dan menyeluruh, dengan tetap memberikan ruang bagi pihak sekolah untuk menyampaikan keterangan.
Pengelolaan anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan pencatatan dan pelaporan administratif. Transparansi realisasi belanja, bukti fisik kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan bagian penting dari pengawasan publik agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan akumulasi anggaran yang tercatat mencapai sekitar Rp10,6 miliar selama 2020–2025, keterbukaan informasi dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai penggunaan Dana BOS SMAN 1 Tualang.





