KEPULAUAN MERANTI — Pemuda Peduli Masyarakat Riau (PPMR) menyoroti dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023–2024. Persoalan yang dipertanyakan meliputi metode pelaksanaan pekerjaan, dugaan keterlibatan pihak ketiga, pengadaan material, mekanisme pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran negara.
Juru bicara PPMR, Ricky Fathir, menjadi pihak yang dapat dimintai penjelasan mengenai sikap dan dasar informasi organisasi tersebut. Pokok persoalan yang perlu ditelusuri adalah apakah kegiatan yang tercatat sebagai swakelola benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, serta apakah realisasi pekerjaan dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam informasi pengaduan yang sebelumnya dibahas, terdapat dokumen bertanggal 20 Februari 2025 yang disebut ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas nama Forum Masyarakat Kejar Koruptor. Dokumen tersebut merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor 17A/LHP/XVIII.PEK/05/2024.
Dalam materi pengaduan tersebut, pelapor menduga sejumlah pekerjaan yang menggunakan metode swakelola Tipe I tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan sumber daya sendiri. Pengadaan material, tenaga kerja, peralatan, pengangkutan, dan mobilisasi disebut diduga melibatkan pihak ketiga, sementara tim dinas dituding lebih banyak menangani administrasi dan pengawasan.
Dugaan itu perlu diuji melalui dokumen pengadaan, laporan pelaksanaan, bukti pembayaran, dan pemeriksaan fisik. Pekerjaan yang selesai secara fisik tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses pengadaan dan pertanggungjawaban anggarannya telah sesuai ketentuan. Sebaliknya, keterlibatan pihak ketiga juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana tanpa pemeriksaan terhadap bentuk keterlibatan dan aturan yang berlaku.
Sejumlah nama pejabat yang dikaitkan dengan jabatan di lingkungan Dinas PUPR Kepulauan Meranti pada periode 2023–2024 perlu diklarifikasi sesuai kewenangan dan periode penugasannya. Nama-nama yang muncul dalam informasi sebelumnya antara lain Fajar Triasmoko, M.T., yang disebut sebagai Kepala Dinas PUPR pada 2024; Eddward atau Edward, S.IP., yang dikaitkan dengan Bidang Bina Marga; Sugeng Widodo, KN, S.T., yang dikaitkan dengan Bidang Sumber Daya Air; Feni Utami, S.T., M.H., yang dikaitkan dengan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; serta Widya Puspasari, S.T., yang disebut sebagai Kepala Bidang Tata Ruang.
Pencantuman nama-nama tersebut bukan berarti para pejabat telah terbukti melakukan pelanggaran atau korupsi. Keterkaitan setiap pejabat dengan paket yang dipersoalkan harus dipastikan melalui keputusan pengangkatan, periode jabatan, dokumen anggaran, kewenangan, dan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembayaran.
Pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, data awal mencantumkan empat pekerjaan konstruksi dengan total nilai Rp2.356.450.000 atau sekitar Rp2,36 miliar. Rinciannya meliputi pembangunan Kantor Kelurahan Selatpanjang Barat senilai Rp470 juta, pekerjaan lanjutan senilai Rp350 juta, pembangunan Kantor Kelurahan Selatpanjang Selatan senilai Rp659 juta, serta pembangunan pagar Kantor Dinas PUPR senilai Rp877,45 juta.
Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari data awal dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran serta dokumen pelaksanaan masing-masing paket. Angka Rp2,36 miliar bukan nilai kerugian negara dan belum dapat dianggap sebagai total seluruh proyek yang dipersoalkan.
Feni Utami, S.T., M.H., yang dikaitkan dengan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perlu dimintai klarifikasi apabila dokumen menunjukkan adanya kewenangan atau tanggung jawabnya terhadap paket-paket tersebut. Hal yang perlu dijelaskan meliputi dasar pemilihan metode pengadaan, kemampuan tim pelaksana, sumber tenaga kerja dan peralatan, mekanisme pembelian material, serta pihak yang benar-benar mengerjakan pekerjaan di lapangan.
Pada Bidang Bina Marga, data awal kegiatan Tahun Anggaran 2024 mencatat pekerjaan jalan melalui swakelola sepanjang 20.444,38 meter, sedangkan pekerjaan dengan metode non-swakelola tercatat sepanjang 13.517 meter. Nilai anggaran setiap paket belum tersedia sehingga total anggaran bidang tersebut belum dapat dihitung secara akurat.
Eddward atau Edward, S.IP., yang dikaitkan dengan Bidang Bina Marga, perlu dimintai klarifikasi apabila periode jabatan dan kewenangannya terbukti berhubungan dengan paket yang dipersoalkan. Penelusuran perlu mencocokkan ruas jalan, nilai anggaran, sumber material, penggunaan alat, pembayaran tenaga kerja, laporan pelaksanaan, serta hasil pengukuran fisik di lapangan.
Jika pekerjaan yang tercatat sebagai swakelola diduga sebagian besar dilaksanakan pihak ketiga, aparat perlu menelusuri bentuk keterlibatan pihak tersebut dan menguji kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan. Pemeriksaan harus dilakukan per paket agar tidak menyamaratakan seluruh pekerjaan sebagai bermasalah.
Sementara itu, data awal kegiatan Bidang Sumber Daya Air mencakup pemeliharaan tanggul sepanjang 21.545 meter, pembangunan kanal banjir sepanjang 9.800 meter, rehabilitasi kanal sepanjang 69.117 meter, pemeliharaan jaringan irigasi rawa sepanjang 3.000 meter, serta pembangunan sistem drainase perkotaan sepanjang 1.534 meter.
Sugeng Widodo, KN, S.T., yang dikaitkan dengan Bidang Sumber Daya Air, perlu dimintai klarifikasi apabila dokumen menunjukkan keterkaitan kewenangannya dengan pekerjaan yang dipersoalkan. Nilai anggaran setiap kegiatan belum terkonfirmasi sehingga belum dapat disajikan sebagai total nilai proyek bidang tersebut.
Pemeriksaan terhadap kegiatan sumber daya air perlu mencakup lokasi pekerjaan, volume, nilai anggaran, penggunaan material, biaya tenaga kerja, dokumen pembayaran, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan laporan. Jika terdapat perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan, penyebabnya harus ditelusuri untuk menentukan apakah berkaitan dengan perubahan pekerjaan yang sah, persoalan administrasi, kekurangan volume, atau bentuk ketidakpatuhan lainnya.
Adapun Widya Puspasari, S.T., yang disebut sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dalam informasi sebelumnya, belum dapat dikaitkan secara spesifik dengan paket swakelola yang dipersoalkan. Data awal belum menunjukkan kegiatan Tata Ruang mana yang menjadi objek dugaan penyimpangan. Karena itu, namanya tidak boleh langsung dikaitkan dengan dugaan korupsi tanpa dokumen pendukung yang membuktikan relevansi tugas dan kewenangannya.
Materi pengaduan yang sebelumnya dibahas juga mempersoalkan dugaan pembayaran melalui mekanisme uang persediaan (UP), ganti uang (GU), dan tambahan uang (TU), serta dugaan bahwa dokumen penawaran harga penyedia disiapkan oleh pihak dinas. Klaim tersebut perlu diuji melalui kuitansi, faktur, pesanan pembelian, bukti pengiriman, identitas pemasok, rekening penerima pembayaran, dan kesesuaian transaksi dengan barang atau pekerjaan yang benar-benar diterima.
Penggunaan mekanisme UP, GU, atau TU tidak otomatis merupakan pelanggaran. Demikian pula, keberadaan pihak ketiga tidak serta-merta membuktikan penyimpangan. Namun, jika pemeriksaan menemukan dokumen yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya, pembayaran tanpa dukungan bukti memadai, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum.
Hal penting lainnya adalah memastikan isi lengkap LHP BPK yang dirujuk dalam materi pengaduan. Perlu dibedakan antara temuan resmi BPK, dugaan yang disampaikan pelapor, dan kesimpulan yang baru dapat ditetapkan setelah pemeriksaan lebih lanjut. Rujukan terhadap LHP tidak boleh ditafsirkan seolah-olah seluruh tuduhan telah dinyatakan benar oleh BPK.
PPMR didorong untuk menyampaikan dokumen pendukung dan menjelaskan dasar dugaan yang disoroti. Aparat penegak hukum perlu menelaah informasi tersebut sesuai kewenangannya. Kapolri diminta memastikan agar dugaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara dokumenter mendapat perhatian aparat terkait, sementara KPK perlu dimintai konfirmasi mengenai status dokumen pengaduan yang disebut bertanggal 20 Februari 2025.
Pemeriksaan yang transparan perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah metode swakelola telah dipilih sesuai ketentuan, siapa yang bertanggung jawab atas setiap paket, apakah volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan, apakah pembayaran didukung bukti yang sah, dan apakah terdapat kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab kepada Kepala Dinas PUPR, para kepala bidang terkait, tim pelaksana swakelola, PPMR, serta pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan paket-paket pekerjaan tersebut. Klarifikasi dari semua pihak diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh, akurat, dan berimbang.
Anggaran pembangunan infrastruktur merupakan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Dugaan yang disampaikan masyarakat perlu ditelusuri secara profesional, sementara setiap pejabat maupun pihak yang disebut tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang sah.





