JAKARTA — Gerakan Riau Raya (GERIYA) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AMATIR menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Jumat (23 Oktober 2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Aksi yang disebut berlangsung memanas itu menjadi bentuk tekanan publik agar laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi memperoleh kepastian tindak lanjut berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam aksinya, massa juga meminta agar dugaan persoalan pada sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), ditelaah secara menyeluruh.

Desakan tersebut diarahkan kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri fakta, menguji dokumen pengadaan, memeriksa pihak-pihak terkait, dan mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Dua Laporan Pengaduan Jadi Dasar Desakan
Ketua GERIYA, Cep Permana Galih, menyebut aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejagung RI melalui dua dokumen, yakni Nomor 001/LP-MASYARAKAT/GERIYA/X/2026 dan Nomor 003/LP-MASYARAKAT/GERIYA/X/2026.
Menurut Cep, laporan itu memuat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya mengenai kewajaran nilai kontrak, proses pemilihan penyedia, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah.
“Kami datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta kepastian atas laporan yang telah kami sampaikan. Kami mendesak agar setiap laporan ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan profesional. Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Cep Permana Galih.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan uang negara merupakan bagian dari kontrol publik yang sah. Namun, menurutnya, penilaian terhadap dugaan penyimpangan harus dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

LSM AMATIR: Kami Akan Terus Mengawal, Bukan Berhenti pada Seremonial Aksi
Ketua LSM AMATIR, Nardo Pasaribu, menyatakan pihaknya akan terus mengawal laporan yang telah disampaikan hingga memperoleh kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan berhenti bersuara dan akan terus melakukan aksi berjilid-jilid hingga ada kejelasan dan penanganan hukum yang nyata. Kami ingin setiap dugaan diperiksa secara serius. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya diterima di atas kertas tanpa tindak lanjut yang jelas,” tegas Nardo Pasaribu.
Menurut AMATIR, tuntutan utama mereka bukan sekadar meminta perhatian publik, melainkan mendorong pemeriksaan yang objektif terhadap kegiatan pengadaan yang dinilai perlu diklarifikasi.
Mereka juga mendesak agar tidak ada pihak yang diperlakukan istimewa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti pelanggaran. Sebaliknya, pihak mana pun yang disebut dalam pengaduan tetap harus memperoleh perlakuan sesuai hukum dan asas praduga tak bersalah.
Puspenkum Kejagung Disebut Menerima Berkas Pengaduan
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan bahwa berkas tuntutan dan pengaduan mereka telah diterima oleh pihak Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI, yang disebut bernama Herwan.
Pihak massa mengutip pernyataan petugas yang menerima berkas tersebut:
“Berkas ini akan kami naikkan hari ini, tenang saja.”
Pernyataan itu menumbuhkan harapan peserta aksi agar pengaduan mereka segera diteruskan melalui mekanisme internal yang berlaku.
Meski demikian, maksud dan tahapan administratif dari pernyataan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada pihak Kejagung RI. Penerimaan berkas tidak dengan sendirinya berarti perkara telah memasuki tahap penyelidikan atau penyidikan.
GERIYA dan AMATIR menyatakan akan terus meminta informasi mengenai perkembangan pengaduan mereka agar proses penanganannya dapat dipantau secara terbuka dan bertanggung jawab.
Soroti Sepuluh Paket DED PUPR Senilai Rp996,79 Juta
Salah satu persoalan yang disorot GERIYA adalah sepuluh paket pekerjaan jasa konsultansi Detail Engineering Design (DED) pada Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data awal yang disebut dalam pengaduan, total nilai kontrak sepuluh paket tersebut mencapai Rp996.795.860.
GERIYA meminta aparat penegak hukum memeriksa kewajaran nilai setiap kontrak, proses pemilihan konsultan, kualifikasi penyedia, keterlibatan tenaga ahli, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta kesesuaian keluaran pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa jasa konsultansi yang dibayar menggunakan anggaran daerah benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Namun, besarnya nilai kontrak semata tidak dapat dijadikan bukti terjadinya pelanggaran. Penilaian harus didasarkan pada ruang lingkup pekerjaan, metode pengadaan, harga pembanding, dokumen kontrak, serta hasil pemeriksaan yang berwenang.
Pengadaan Truk Combi Jetting Rp5,24 Miliar Diminta Diperiksa
Selain pekerjaan DED, GERIYA turut menyoroti pengadaan satu unit mobil sedot lumpur jenis Truk Combi Jetting berkapasitas 4.000 liter merek Hino melalui PT Garis Harmoni.
Berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam pengaduan, nilai pesanan pengadaan tersebut mencapai Rp5.249.500.000 pada 6 Maret 2024.
GERIYA meminta aparat menelusuri kewajaran harga, rincian spesifikasi teknis, komponen kendaraan dan peralatan, status penyedia pada saat transaksi, dokumen pemesanan, serta bukti serah terima barang.
Kesesuaian antara harga yang dibayarkan dan barang yang diterima juga dinilai perlu diperiksa dengan membandingkan spesifikasi serta harga pasar pada waktu pengadaan.
Seluruh aspek tersebut masih merupakan materi pengaduan yang memerlukan verifikasi. Belum dapat disimpulkan adanya kerugian negara ataupun tindak pidana tanpa hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Enam Dinas Pemko Pekanbaru Masuk dalam Daftar yang Diminta Ditelaah
Dalam bahan pengaduan yang disampaikan, GERIYA dan AMATIR turut memaparkan daftar kegiatan pada enam perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru. Daftar tersebut mencakup pekerjaan pembangunan sekolah, drainase, jalan, jembatan, pengadaan perlengkapan penerangan, pengangkutan sampah, pembangunan gedung, serta program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Pencantuman kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bahan penelusuran lebih lanjut. Daftar nilai anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan, sehingga setiap kegiatan perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan bukti yang relevan.
I. Dinas Pendidikan
Kepala Dinas: Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd.
Dua pekerjaan yang tercantum dalam daftar pengaduan adalah:
- Pembangunan Unit Sekolah Baru TK di Jalan Perumahan Pertama Ratu, Kecamatan Bukit Raya, senilai Rp3.499.776.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 46 Pekanbaru, senilai Rp1.994.176.800.
Sumber dana yang dicantumkan: APBD Kota Pekanbaru.
Aspek yang dapat ditelaah meliputi proses pengadaan, kesesuaian spesifikasi, progres pekerjaan, kualitas bangunan, dan bukti serah terima.
II. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kepala Dinas: Edward Riansyah, S.E., M.M.
A. Pekerjaan drainase
- Drainase Jalan Bangau Sakti, lanjutan 2025 — Rp3.150.000.000.
- Drainase Jalan Dharma Bakti — Rp6.020.000.000.
- Drainase Jalan Embun Pagi — Rp1.925.000.000.
- Drainase Jalan Paus — Rp4.003.300.000.
- Drainase Jalan Srikandi — Rp3.055.000.000.
- Drainase Jalan Sukakarya — Rp2.064.000.000.
- Drainase Jalan T. Tambusai — Rp3.010.000.000.
- Drainase Sport Center — Rp2.012.500.000.
B. Pekerjaan jalan
- Simpang Jalan Arifin Ahmad–Jalan Jenderal Sudirman — Rp7.797.000.000.
- Jalan Beringin, Kecamatan Bina Widya — Rp7.207.200.000.
- Jalan Sri Palas, Kecamatan Rumbai Barat — Rp10.087.000.000.
- Jalan Geringging, Kecamatan Rumbai Timur — Rp2.776.928.000.
- Jalan Embun Pagi, Kecamatan Bukit Raya — Rp709.680.000.
- Jalan Rambutan, Kecamatan Marpoyan Damai — Rp3.370.980.000.
- Jalan Cempaka, Kecamatan Senapelan — Rp6.762.718.140.
- Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai — Rp3.628.020.000.
- Jalan Telok Leok, Kecamatan Rumbai Timur — Rp7.096.800.000.
- Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan — Rp5.576.902.000.
- Jalan Khadijah Ali, Kecamatan Senapelan — Rp1.724.522.400.
- Jalan Cemara Gading CS — Rp6.510.060.000.
- Jalan Wijaya, Jalan Vanick, dan Jalan Kemiri, Kecamatan Sukajadi — Rp2.482.942.000.
- Jalan Rindang dan Jalan Bunga Raya, Kecamatan Bukit Raya — Rp3.299.280.000.
- Jalan Tanjung Batu, Kecamatan Lima Puluh — Rp6.700.758.750.
- Jalan Pesisir, Kecamatan Rumbai — Rp11.824.751.400.
- Jalan Tengku Mahmud 2, DBH Sawit — Rp1.853.343.800.
- Jalan Puyuh Mas, Kecamatan Marpoyan Damai — Rp3.970.890.000.
- Jalan Garuda dan Jalan Irkab, Kecamatan Marpoyan Damai — Rp5.664.890.000.
- Jalan Nurul Amal, Kecamatan Marpoyan Damai — Rp6.160.000.000.
Sumber dana yang dicantumkan adalah APBD Kota Pekanbaru dan, untuk Jalan Tengku Mahmud 2, DBH Sawit 2026. Sumber pendanaan kegiatan Jalan Nurul Amal perlu dicocokkan kembali dengan dokumen resmi.
C. Pekerjaan jembatan
- Jembatan Jalan Puyuh Mas, Kecamatan Marpoyan Damai — Rp4.650.000.000.
- Jembatan Jalan Labersa, Kecamatan Bukit Raya — Rp2.600.000.000.
Sumber dana yang dicantumkan: APBD Kota Pekanbaru.
Untuk seluruh pekerjaan tersebut, pemeriksaan dapat diarahkan pada dokumen perencanaan, proses tender, harga satuan, volume dan mutu pekerjaan, hasil pengujian teknis, progres fisik, serta pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan.
III. Dinas Perhubungan
Kepala Dinas: Masykur Tarmizi, S.STP., M.Si.
Kegiatan yang tercantum dalam daftar pengaduan meliputi:
- Kabel Twisted 2 × 10 mm — Rp3.409.774.142.
- Lampu LED 90 Watt — Rp3.425.949.072.
- Belanja alat listrik berupa kabel Twisted 2 × 10 mm — Rp3.409.774.142.
- Belanja alat listrik berupa lampu LED 90 Watt — Rp2.344.999.320.
- Pengadaan dan pemasangan tiang serta lampu Jalan Sudirman sampai Simpang/Jalan Paus — Rp1.016.428.000.
- Pengadaan dan pemasangan tiang serta lampu Jalan Yos Sudarso dan Stadion sampai Simpang Bingung — Rp702.128.080.
- Belanja BBM jenis solar — Rp3.780.252.960.
- Sewa mesin tiketing Bus Trans Metro Pekanbaru — Rp540.000.000.
- Pemeliharaan kendaraan berupa servis bus TMP merek Hino — Rp500.000.000.
- Pemeliharaan kendaraan berupa servis bus TMP merek Hino — Rp100.000.000.
- Belanja barang dan jasa BLUD — Rp2.171.297.815.
Sumber dana yang dicantumkan: APBD Kota Pekanbaru.
Terdapat sejumlah uraian kegiatan dan nilai yang perlu direkonsiliasi dengan dokumen penganggaran serta pengadaan. Khususnya, dua pencatatan kabel dan dua pencatatan lampu LED perlu dipastikan apakah merupakan paket berbeda, pengadaan berulang, atau pencatatan yang saling berkaitan. Hal yang sama berlaku untuk dua kegiatan servis bus TMP.
Penelusuran sebaiknya mencakup daftar kuantitas dan harga, kontrak, faktur, bukti distribusi, kartu persediaan, catatan penggunaan BBM, serta bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan.
IV. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
Kepala Dinas: Reza Aulia Putra, S.IP., M.Si.
Empat kegiatan yang dicantumkan adalah:
- Tenaga outsourcing angkutan sampah periode Maret–September — Rp12.145.869.890.
- Sewa mobil dump truck periode Maret–September — Rp12.521.600.000.
- Sewa mobil pick-up periode Maret–September — Rp1.477.487.900.
- Sewa mobil tronton periode Maret–September — Rp3.287.492.712.
Sumber dana yang dicantumkan: APBD Kota Pekanbaru.
Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan layanan kebersihan dan pengangkutan sampah. Karena itu, penelusuran dapat difokuskan pada jumlah tenaga kerja, daftar kehadiran, pembayaran upah, jumlah dan identitas kendaraan, masa sewa, bukti operasional, rute layanan, serta kesesuaian pembayaran dengan realisasi pekerjaan.
V. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
Pelaksana Tugas Kepala Dinas: Martin Manoluk, S.T.
Empat proyek yang tercantum dalam daftar pengaduan adalah:
- Pembangunan Kantor Camat Kulim — Rp7.520.000.000.
- Pembangunan Kantor Lurah Tirta Siak — Rp2.820.000.000.
- Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) — Rp22.100.000.000.
- Pembangunan Puskesmas Tuah Madani — Rp9.400.000.000.
Sumber dana yang dicantumkan: APBD Kota Pekanbaru.
Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian perencanaan, proses pemilihan kontraktor, harga satuan, volume pekerjaan, mutu konstruksi, jadwal pelaksanaan, progres fisik, dan dokumen serah terima.
VI. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB)
Kepala Dinas: Dr. Chairani, S.STP., M.Si.
Kegiatan yang dicantumkan dalam daftar pengaduan meliputi:
- Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan — Rp255.000.000. Sumber: APBD Kota Pekanbaru.
- Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana — Rp225.000.000. Sumber: DAK Nonfisik.
- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga — Rp420.000.000. Sumber: APBD Kota Pekanbaru.
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga — Rp49.800.000. Sumber: APBD Kota Pekanbaru.
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB — Rp268.800.000. Sumber: DAK Nonfisik.
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana — Rp655.798.500. Sumber: DAK Nonfisik.
- Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok — Rp900.000.000. Sumber: DAK Nonfisik.
- Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang — Rp62.392.024. Sumber: DAK Nonfisik.
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) — Rp667.907.280. Sumber: APBD Kota Pekanbaru.
- Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan — Rp134.100.000. Sumber: DAK Nonfisik.
- Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) — Rp1.299.692.926. Sumber: DAK Nonfisik.
- Fasilitasi pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas — Rp154.028.000. Sumber: APBD Kota Pekanbaru.
- Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) — Rp596.300. Sumber: APBD Kota Pekanbaru.
- Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting — Rp5.480.700. Sumber: DAK Nonfisik.
- Pendampingan keluarga berisiko stunting — Rp2.158.200.000. Sumber: DAK Nonfisik.
Untuk kegiatan-kegiatan tersebut, pemeriksaan dapat diarahkan pada dasar penganggaran, bukti pelaksanaan kegiatan, daftar peserta, dokumen perjalanan dinas apabila ada, laporan keluaran, distribusi sarana, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan sasaran program.
Pencantuman daftar ini bukan kesimpulan bahwa seluruh kegiatan bermasalah. Setiap dugaan harus diuji secara terpisah berdasarkan bukti dan dokumen yang sah.
Desak Pemeriksaan, Bukan Sekadar Klarifikasi di Atas Kertas
GERIYA dan LSM AMATIR meminta Kejagung RI menelaah pengaduan tersebut sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Mereka berharap aparat tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga menilai substansi laporan apabila ditemukan indikasi yang layak ditindaklanjuti.
Massa juga meminta agar dugaan persoalan yang melibatkan pejabat maupun pihak penyedia diperiksa tanpa diskriminasi. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum diharapkan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam daftar pengaduan tetap berhak memberikan klarifikasi dan menyampaikan dokumen pendukung. Konfirmasi dari masing-masing dinas, penyedia, serta Kejagung RI diperlukan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu sisi.
Ketua GERIYA, Cep Permana Galih, menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut.
“Kami berharap Kejaksaan Agung memberikan kepastian tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses ini dan meminta agar penanganannya dilakukan secara objektif. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti, tanpa tebang pilih, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tutupnya.
GERIYA dan LSM AMATIR menyatakan akan terus memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan serta mendorong transparansi dalam penanganan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Catatan redaksi: Seluruh nilai dan uraian kegiatan dalam naskah ini bersumber dari bahan pengaduan yang disampaikan kepada redaksi dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pengadaan, kontrak, serta realisasi anggaran.





