PEKANBARU —Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,121 triliun hingga September 2026. Capaian tersebut meningkat Rp187,2 miliar atau 20,04 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
APeningkatan penerimaan pajak daerah ini didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu), dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 Wapu pada 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Pekanbaru, Kamis (8/10/2026).
Dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari PT Pertamina Patra Niaga. Perusahaan tersebut mencatatkan pemungutan PBBKB sebesar Rp900,96 miliar atau sekitar 80,33 persen dari keseluruhan penerimaan hingga September.
Pemprov Riau memproyeksikan penerimaan PBBKB sepanjang 2026 berpotensi mencapai Rp1,510 triliun. Untuk mengejar proyeksi tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan pemungutan pajak hingga akhir tahun anggaran.
Seluruh Wapu juga diimbau menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor yang sebenarnya. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penerimaan daerah tercatat secara transparan dan sesuai dengan aktivitas usaha di lapangan.
SF Hariyanto menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan tidak dimaksudkan untuk membebani dunia usaha, melainkan memastikan hak daerah diterima sesuai ketentuan dan aktivitas transaksi yang sebenarnya.
Dengan realisasi yang telah mencapai Rp1,121 triliun, sisa waktu hingga Desember menjadi kesempatan bagi Pemprov Riau untuk mengejar proyeksi penerimaan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan para Wapu.



