¢увєя σηℓιηє
News
Hukum

Dugaan Penyimpangan Proyek PUPR Pekanbaru, Wali Kota dan Kadis Dilaporkan ke Kejagung

Bagikan artikel:

JAKARTA,— Aktivis Riau, Cep Permana Galih dari Gerakan Riau Raya (GERIYA), melaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, serta Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (23/10)

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 serta pengadaan satu unit mobil sedot lumpur senilai Rp5.249.500.000 yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR.

Cep meminta JAMPIDSUS Kejagung RI menelaah laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang didukung bukti memadai.

Menurutnya, penanganan laporan tidak seharusnya hanya berfokus pada Kepala Dinas PUPR. Wali Kota Pekanbaru maupun pejabat lain di lingkungan pemerintah kota juga perlu dimintai keterangan apabila terdapat bukti yang menunjukkan keterkaitan dengan perkara yang dilaporkan.

“Kami mendesak JAMPIDSUS Kejagung RI untuk segera menindaklanjuti laporan ini. Panggil dan periksa Edward Riansyah selaku Kepala Dinas PUPR, Agung Nugroho selaku Wali Kota Pekanbaru, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat. Jika ditemukan bukti yang relevan, pemeriksaan harus dikembangkan sesuai ketentuan hukum,” tegas Cep.

Ia mengatakan, laporan tersebut merupakan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara profesional tanpa tebang pilih, dengan tetap berpedoman pada bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu materi yang disoroti adalah dugaan pengaturan pada 10 paket pekerjaan DED di lingkungan Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang disampaikan pelapor, total nilai kontrak 10 paket tersebut mencapai Rp996.795.860.

Cep menyoroti nilai kontrak sejumlah pekerjaan yang relatif berdekatan. Bahkan, beberapa paket tercatat memiliki nilai kontrak yang sama meskipun lokasi dan nama pekerjaannya berbeda.

Menurut pelapor, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah penyusunan anggaran, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, serta pelaksanaan kontrak telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun 10 paket pekerjaan DED yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut adalah:

  1. PT Andika Penta Mandiri Konsultan — DED Pembangunan Drainase Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tenayan Raya, senilai Rp99.581.750.
  2. PT Andika Penta Mandiri Konsultan — DED Pembangunan Drainase Jalan Embun Pagi, senilai Rp99.678.000.
  3. CV Nusantara Utama Engineering — DED Pembangunan Drainase Kecamatan Tuah Madani, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai, senilai Rp99.761.250.
  4. PT Duta Regional Consultant — DED Pembangunan Drainase Jalan Tamtama, senilai Rp99.747.930.
  5. PT Andika Penta Mandiri Konsultan — DED Pembangunan Drainase Jalan Tuanku Tambusai, senilai Rp99.661.350.
  6. PT Mitra Utama Estuari — DED Pembangunan Drainase Jalan Kesadaran, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, senilai Rp99.761.250.
  7. PT Duta Regional Consultant — DED Pembangunan Drainase Jalan Sidodadi, senilai Rp99.736.830.
  8. PT Mitra Utama Estuari — DED Pembangunan Drainase Jalan Pepaya, senilai Rp99.761.250.
  9. PT Mitra Utama Estuari — DED Pembangunan Drainase Kecamatan Kulim, senilai Rp99.761.250.
  10. CV Punggawa Konsultan — DED Pintu Air Anak Sungai Sail, senilai Rp99.345.000.

Cep menilai kemiripan nilai kontrak tersebut layak menjadi bahan pemeriksaan, terutama untuk mengetahui dasar penetapan nilai pekerjaan dan proses pemilihan penyedia.

“Pekerjaan memiliki lokasi berbeda, tetapi nilai kontraknya hampir sama. Bahkan, terdapat beberapa paket dengan nilai yang persis sama. Hal ini harus ditelusuri secara serius untuk memastikan apakah penetapan anggaran dan proses pengadaannya telah sesuai ketentuan,” ujarnya.

Selain nilai kontrak, Cep juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan penggunaan perusahaan yang hanya memenuhi persyaratan administrasi, sementara pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan yang tercantum dalam kontrak.

Menurutnya, dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak, tenaga ahli, laporan survei lapangan, dokumen teknis, keluaran pekerjaan DED, bukti pembayaran, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan kewajiban penyedia.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan benar-benar dilaksanakan, hasil perencanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dan pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang sah.

Selain paket DED, laporan Cep juga menyoroti pengadaan satu unit mobil sedot lumpur oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru melalui PT Garis Harmoni, perusahaan yang disebut berkantor di Surabaya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pelapor, pemesanan dilakukan pada 6 Maret 2024 pukul 15.15 WIB melalui sistem pengadaan elektronik dengan nomor pesanan KB2-P2403-8752645. Kendaraan tersebut berupa truk Combi Jetting berbasis Hino dengan kapasitas tangki air 4.000 liter. Nilai transaksi yang dicantumkan dalam materi laporan mencapai Rp5.249.500.000.

Nilai pengadaan tersebut dipersoalkan oleh pelapor karena dinilai memiliki selisih besar dibandingkan dengan harga kendaraan pembanding yang disebut mempunyai spesifikasi sejenis.

Dalam materi laporan, kendaraan tersebut disebut memiliki kapasitas tangki air 4.000 liter, kapasitas penampungan lumpur sekitar 1.500 liter, serta kemampuan water jet pada rentang 80–124 liter per menit.

Sebagai pembanding, pelapor menyebut penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia untuk kendaraan Dutatek Karoseri Tangki Air Stainless Steel berkapasitas 4.000 liter berbasis Hino dengan harga sekitar Rp700.000.000.

Pelapor juga merujuk pada informasi produk yang disebut menggunakan basis Hino Dutro 136 HDX LSD, dengan harga on-the-road (OTR) sekitar Rp430.100.000, kapasitas tangki 4.000 liter, serta pompa air bertekanan tinggi dengan kapasitas 102 liter per menit.

Meski demikian, perbandingan harga tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kemahalan atau kerugian negara. Pemeriksaan perlu memperhitungkan kesetaraan spesifikasi teknis, sistem penyedotan lumpur, jenis dan kemampuan pompa, perangkat pendukung, proses karoseri, pajak, garansi, layanan purnajual, serta komponen lain yang termasuk dalam kontrak.

Karena itu, Cep meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen spesifikasi teknis, rincian komponen, survei harga, HPS, dokumen pemesanan, kontrak, dan bukti pembayaran untuk memastikan kewajaran nilai pengadaan tersebut.

“Jangan hanya melihat harga kendaraan secara umum. Periksa seluruh spesifikasi, komponen, dan dokumen pengadaannya. Jika terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan spesifikasi dan komponen yang benar-benar dibeli, hal itu harus ditelusuri secara serius,” tegasnya.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah informasi mengenai status PT Garis Harmoni dalam sistem pengadaan pemerintah. Menurut pelapor, terdapat catatan sanksi atau penurunan pencantuman produk yang perlu diperiksa untuk memastikan status penyedia maupun produk pada saat transaksi berlangsung.

Materi laporan merujuk pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Tahun 2023 yang disebut mencatat penurunan pencantuman atau penonaktifan produk dalam sistem e-purchasing karena sejumlah temuan, antara lain dugaan substitusi produk impor, ketidaksesuaian informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan/atau ketidaksesuaian kategori produk.

Pelapor menyebut sanksi tersebut diberlakukan pada 15 Februari 2024 dengan merujuk pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022. Pelapor juga merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, status penonaktifan produk dalam katalog elektronik tidak dapat serta-merta disamakan dengan sanksi daftar hitam terhadap penyedia. Oleh karena itu, perlu dipastikan jenis keputusan yang dijatuhkan, tanggal mulai berlakunya, ruang lingkup sanksi, serta statusnya pada 6 Maret 2024 ketika pemesanan kendaraan tersebut disebut dilakukan.

Cep meminta agar dokumen resmi LKPP, riwayat status penyedia dan produk, serta catatan transaksi dalam sistem pengadaan elektronik diperiksa secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah proses pemesanan telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada saat transaksi.

Secara keseluruhan, Cep meminta JAMPIDSUS Kejagung RI menelusuri rangkaian proses pengadaan, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan HPS, pemilihan penyedia, penetapan nilai kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran.

Ia juga meminta pemeriksaan dikembangkan terhadap pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang relevan, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan atau keterkaitan dengan kegiatan yang dilaporkan.

“Kami meminta Kejagung RI, khususnya JAMPIDSUS, agar serius menelaah laporan ini. Panggil dan periksa pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan bukti, termasuk Wali Kota Pekanbaru, Kepala Dinas PUPR, dan pejabat lain apabila ditemukan indikasi yang relevan. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang dan ditangani sesuai hukum,” kata Cep.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggaran publik harus dilakukan secara konsisten agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Penanganan laporan, menurutnya, harus berlangsung profesional, transparan, dan tidak mengabaikan hak pihak-pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi.

Hingga naskah ini disusun, dugaan pengaturan paket DED, persoalan kewajaran harga pengadaan mobil sedot lumpur, serta status penyedia sebagaimana diuraikan dalam materi pelapor masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Pelaporan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun kerugian negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Redaksi MATAXPOST.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru, PT Garis Harmoni, perusahaan konsultan yang disebut dalam laporan, serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rilis: Gerakan Riau Raya (GERIYA)

Narasumber: Cep Permana Galih, Aktivis Riau

Bagikan artikel:
Kategori: Hukum · Tag: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Lainnya