PEKANBARU, -Pengawasan terhadap tempat hiburan di Kota Pekanbaru diminta tidak berhenti pada pemeriksaan pengunjung. Legalitas usaha, izin operasional, hingga kepatuhan pengelola terhadap ketentuan yang berlaku juga harus menjadi sasaran utama dalam setiap kegiatan penertiban. (11/10)
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Zahirsyah, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait melaksanakan razia secara rutin dan menyeluruh. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan hanya ketika muncul laporan masyarakat atau saat operasi gabungan berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul patroli dan razia Satpol PP Pekanbaru pada Selasa (29/9/2026) malam, yang menyasar sejumlah lokasi hiburan, termasuk karaoke dan bioskop mini. Dalam kegiatan itu, petugas mengamankan lima pasangan muda-mudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Zahirsyah mendukung langkah penertiban tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemeriksaan semestinya tidak hanya berfokus pada orang-orang yang berada di dalam tempat hiburan, tetapi juga mencakup pihak yang menjalankan usaha.
Pemeriksaan izin, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku dinilai penting untuk memastikan setiap tempat hiburan menjalankan operasionalnya secara bertanggung jawab.
Selain legalitas usaha, pengawasan terhadap batas usia pengunjung juga perlu diperketat. Langkah ini diperlukan untuk melindungi pelajar dan anak di bawah umur serta mencegah penyalahgunaan tempat hiburan untuk kegiatan yang melanggar hukum.
Zahirsyah juga menilai pengawasan berkala diperlukan agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah muncul persoalan. Pemeriksaan harus mampu memastikan pengelola memenuhi kewajibannya, termasuk dalam mengawasi aktivitas pengunjung dan penggunaan ruang privat di tempat usahanya.
Dalam razia pada 29 September tersebut, petugas menyasar sejumlah lokasi di kawasan Jalan Tuanku Tambusai, Jalan HR Soebrantas, hingga sekitar Mal SKA Pekanbaru.
Bagi pemerintah daerah, penertiban tempat hiburan semestinya menjadi bagian dari pengawasan yang berkelanjutan. Tidak hanya memeriksa pengunjung, aparat juga perlu memastikan legalitas usaha, kesesuaian izin, batas operasional, serta kepatuhan pengelola terhadap aturan yang berlaku.
Dengan pengawasan yang menyeluruh, penegakan aturan diharapkan berjalan secara proporsional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa mengabaikan hak pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh persyaratan.
Sebab, ketertiban kota bukan hanya tanggung jawab pengunjung, melainkan juga kewajiban pengelola usaha dan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.




